Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) , Dwi Astuti mengungkapkan saat ini sistem pajak canggih tersebut masih dalam tahap pengujian.
“Dapat kami sampaikan bahwa saat ini DJP sedang melakukan persiapan implementasi core tax berupa pengujian,” kata Dwi kepada Kontan, Jumat (31/5) lalu.
Dwi menerangkan, tahap pengujian tersebut meliputi aspek fungsionalitas, performa, dan keamanan.
“Pengujian dilakukan sebagai upaya agar sistem bisa diimplementasikan dengan baik untuk mendukung proses habituasi,” ucapnya.
Perlu diketahui, DJP sendiri telah merealisasikan anggaran senilai Rp 34,34 miliar untuk membangun sistem pajak canggih bernama Core Tax Administration System (CTAS) hingga akhir tahun 2023.
Adapun realisasi tersebut setara 73,57% dari pagu sebesar Rp 46,68 miliar. “Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan pengujian (testing) dan akan dilanjutkan pada tahun 2024,” tulis DJP dalam Laporan Kinerja DJP 2023.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan Vice President for Equitable, Growth, Finance, and Institutions World Bank, Pablo Saavedra membahas mengenai reformasi perpajakan di Indonesia dan bagaimana World Bank mendukungnya selama ini.
Bendahara Negara itu juga menyampaikan mengenai sistem canggih perpajakan yang tengah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni Core Tax System.
Sri Mulyani bilang, reformasi perpajakan di Indonesia sedang berjalan dengan baik. Termasuk, berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan seperti e-filling dan e-tax invoice.
“Dalam diskusi saya sampaikan, perjalanan reformasi perpajakan Indonesia sedang berjalan baik,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di instagram pribadinya @smindrawati, Selasa (28/5).
Artikel ini diambil dari: https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-jakarta-barat-capai-rp-227-triliun-ini-empat-sektor-penopangnya
