JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan strategi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, yang mencakup pajak serta kepabeanan dan cukai, pada 2027. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tahun depan mencapai Rp2.908 triliun.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperluas basis pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta mengejar potensi penerimaan dari perusahaan yang selama ini dinilai belum memenuhi kewajibannya.
Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki daftar sekitar 40 perusahaan yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, baru satu perusahaan yang telah diperiksa dan ditemukan potensi penerimaan yang cukup besar.
“Saya punya list 40 perusahaan. Baru diperiksa satu. Yang lain belum dikejar. Dari satu itu aja kita kira mungkin bocor Rp4 triliun-Rp5 triliun,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, sekitar 40 perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor, termasuk bahan bangunan dan kegiatan operasional lainnya. Pemerintah akan mengejar potensi pajak yang selama ini belum masuk ke kas negara.
“Nanti kan kita akan beresin betulan,” tegasnya.
Perketat Pengawasan Impor Ilegal
Selain mengejar perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan, Purbaya juga akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas impor ilegal.
Ia menyebut masih terdapat barang impor ilegal yang beredar di pasar dan selama ini penanganannya belum maksimal.
“Terus banyak impor-impor yang bodong juga. Yang dijual di tempat umum…, yang selama ini penanganannya belum terlalu serius. Saya akan beresin itu,” katanya.
Perluas Basis Pajak
Purbaya mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis penerimaan pajak. Semakin banyak wajib pajak yang masuk dan patuh dalam sistem perpajakan, semakin besar pula potensi penerimaan negara.
“Dari nanti yang tahun depan-tahun depan yang kita beresin juga harusnya nanti akan lebih bagus. Karena yang bayar ini banyak,” ujar Purbaya.
Ia menilai peningkatan kepatuhan pajak juga penting untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat. Perusahaan nasional yang selama ini menjalankan kewajiban perpajakan diharapkan tidak dirugikan oleh pelaku usaha yang menghindari kewajiban pajak.
“Dan perusahaan nasional juga jadi bisa lebih kompetitif,” katanya.
Purbaya mencontohkan sektor besi dan baja yang menghadapi persaingan dengan produk dari luar negeri. Menurutnya, pemerintah akan memastikan pelaku usaha asing juga memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
“Kalau yang Cina nggak diberesin, saya juga akan begitu. Supaya bisa bersaing, jadi saya mesti beresin betul-betul itu,” tegasnya.
Fokus pada Intensifikasi Pajak
Purbaya menjelaskan, langkah yang dilakukan pemerintah tersebut lebih banyak masuk dalam kategori intensifikasi pajak, yakni menggali penerimaan dari wajib pajak yang sudah berada dalam sistem agar memenuhi kewajibannya secara benar.
Ia mencontohkan satu perusahaan yang menurut perhitungan pemerintah memiliki potensi kewajiban pajak hampir Rp1 triliun.
Potensi tersebut berasal dari berbagai jenis kewajiban yang belum dibayarkan, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga persoalan impor.
“Tiga tahun ya, belum ditarik pajaknya, banyak tuh dapatnya, PPh, PPN, semuanya, impornya juga bodong, semuanya tuh. Jadi kan kita beresin aja dulu,” katanya.
Pemerintah kini terus memantau perusahaan-perusahaan tersebut dan telah menghitung besaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan.
“Sekarang kita pantau terus semuanya dan dihitung utang pajaknya berapa,” ungkap Purbaya.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak pada 2027 tidak akan dilakukan melalui kenaikan tarif maupun perubahan regulasi. Pemerintah justru akan lebih agresif mengejar kepatuhan dan menutup kebocoran penerimaan dari wajib pajak yang selama ini belum optimal.
Namun, Purbaya mengakui masih terdapat kendala dalam proses penanganan perpajakan, terutama dari sisi kecepatan internal otoritas pajak.
“Kendalanya di pajak (DJP) masih lambat aja (kerjanya), nanti kita beresin. Fakta bahwa ada perusahaan seperti itu puluhan tahun beroperasi dan nggak ketahuan. Berarti ada yang main memang (fraud),” kata Purbaya.
Purbaya menegaskan pemerintah akan memperbaiki pengawasan dan menindak pihak-pihak yang dinilai menghambat optimalisasi penerimaan negara.
“Tapi saya tahu sih kira-kira ada yang main siapa aja. Jadi mau apa? Mau dipecat-pecatin (pegawai fraud),” pungkasnya.
Artikel ini diambil dari: https://nasional.kontan.co.id/news/begini-strategi-menkeu-purbaya-kejar-traget-pajak-2027
