Bisnis.com, JAKARTA — Selama sekitar empat tahun berjalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, beberapa pihak melihat perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang baik, khususnya di sisi kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan stabilitas harga.
Ekonom yang juga Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai ada banyak keberhasilan yang telah diraih tahun ini, antara lain kenaikan harga yang relatif terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan inflasi yang berada di kisaran 3%.
Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (31/12/2018), dia juga menyatakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tak lagi timpang karena sudah satu harga di seluruh Indonesia.
Arif melanjutkan tingkat kemiskinan tercatat menjadi yang terendah yakni 9,82% per Maret 2018 dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13%. Dia melihat hal ini menunjukkan bahwa rakyat semakin sejahtera.
Kemudian, program jaminan sosial disebut mampu memberikan jaminan yang lebih baik bagi kehidupan warga. Lebih dari 92 juta warga negara telah menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Layanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau,” tutur Arif.
Di sisi pendidikan, tingkat harapan lama sekolah naik menjadi 12,85 tahun.
Poin selanjutnya yang disampaikan adalah pemerataan kesejahteraan yang lebih baik, di mana proporsi kekayaan nasional yang dikuasai 1% dan 10% warga makin berkurang. Dia memandang hal ini memperlihatkan bahwa seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang.
Pembangunan infrastruktur pun terus dilakukan, termasuk di kawasan perbatasan seperti Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Arif melihat strategi tersebut baik untuk jangka panjang karena dapat menggerakkan ekonomi wilayah terkait secara positif, terutama dengan didorongnya realisasi kebijakan poros maritim.
“Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak, dan pada akhirnya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar,” tambahnya.
Terkait reforma agraria, program ini dipandang mampu membuat rakyat memiliki akses terhadap aset berupa lahan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat membantu rakyat untuk semakin berdaya.
Peningkatan alokasi dana desa menjadi Rp73 triliun pada 2019, dari Rp60 triliun pada 2018, juga diyakini dapat mendukung pembangunan perdesaan.
Perluasan akses pembiayaan juga turut disorot, misalnya dengan penetapan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang rendah yakni 7%. Hal ini diharapkan bisa membuat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makin berdaya.
Artikel ini diambil dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20181231/9/874142/ini-catatan-wakil-ketua-kein-soal-perekonomian-indonesia-tahun-ini
