KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11% pada tahun lalu akan menambah penerimaan negera. Hanya saja, ekonom melihat kenaikan tarif PPN 11% akan berdampak kepada penerimaan pajak, apalagi adanya potensi kenaikan inflasi di tahun ini.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemberlakuan tarif PPN 11% cenderung akan memperlambat pemulihan konsumsi dalam negeri.
Ia menilai, inflasi yang mencapai 5,51% di tahun 2022 bukan hanya efek kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM) saja, melainkan ada kontribusi dari kenaikan tarif PPN%.
Selain itu, dalam jangka panjang, kenaikan tarif PPN 11% diyakini bisa menurunkan rasio pajak Indonesia. Oleh karena itu, dirinya menyarankan pemerintah untuk menurunkan kembali tarif PPN 11% setidaknya sampai inflasi di Indonesia terkendali.
“Sebaiknya pemerintah menurunkan dulu tarif PPN kembali ke 10% bahkan demi menurunkan tingkat inflasi tarif bisa lebih rendah dibanding pra pandemi,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Kamis (13/4).
Bhima menjamin, rasio pajak Indonesia bisa naik apabila pemerintah menurunkan tarif PPN 11% kembali menjadi 10% lantaran perputaran konsumsi domestik akan lebih besar.
“Sehingga efek bergandanya akan terasa juga ke pembayaran pajak industri manufaktur yang berkontribusi 30% terhadap total penerimaan pajak,” katanya.
Seperti yang diketahui, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan tarif PPN 11% telah berlaku sejak 1 April 2022 yang lalu.
Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah telah mengumpulkan Rp 80,08 triliun ke kas negara usai menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11% sejak bulan April yang lalu.
Artikel ini diambil dari: https://nasional.kontan.co.id/news/dongkrak-rasio-pajak-ekonom-sarankan-pemerintah-evaluasi-kembali-tarif-ppn-11
