Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan menambah alokasi dana desa pada 2019 menjadi Rp73 triliun-Rp80 triliun, dari anggaran tahun ini Rp60 triliun. Selain itu, akan ada 500 desa percontohan yang akan mendapatkan jatah masing-masing Rp1 miliar-Rp2 miliar.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa pada tahun depan rencananya anggaran dana desa akan dinaikkan menjadi sebesar Rp73 triliun-Rp80 triliun.

“Dan akan ada bantuan sebesar Rp 1 miliar-Rp2 miliar untuk 500 desa percontohan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ujar Eko dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Selasa (26/8/2018).

Oleh karena itu, Menteri Eko meminta agar dana desa dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya.

Dengan dana desa, pembangunan perdesaan diharapkan dapat ditingkatkan sehingga bisa melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar.

Dalam kunjungannya ke Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Selasa (26/6/2018), Menteri mengapresiasi pelebaran jalan sepanjang 350 meter. Program yang dilaksanakan secara padat karya tunai ini menghabiskan biaya Rp23 juta dari dana desa.

Menteri juga mengingatkan agar pengerjaan proyek dana desa tidak boleh menggunakan kontraktor. “Bahwa semua pekerjaan dana desa wajib dilakukan dengan swakelola dan 30%-nya untuk upah pekerja. Jadi uangnya berputar di desa sehingga pendapatan naik dan ekonomi desa berkembang.”

Menteri Eko berharap, komoditas yang ada di desa ini dikembangkan melalui program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp50 juta.

Wahyu Pudjiono, Kepala Desa Gemaharjo, mengatakan dengan adanya program Padat Karya Tunai (PKT) berupa pembangunan dan pelebaran jalan desa, akses menuju pasar di Kabupaten Ponorogo semakin dekat. Hal tersebut mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Gemaharjo.

“Dengan adanya program padat karya tunai pelebaran jalan sepanjang 350 meter ini, maka akan menembus sampai ke Kab. Ponorogo di mana di sana ada pasar desa sehingga jalan ini membuka akses pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Wahyu menjelaskan, pembangunan pelebaran jalan desa tersebut menggunakan anggaran dana desa dengan total Rp23 juta. Pengerjaan dilakukan oleh sekitar 50 orang dengan upah Rp65.000 per hari.

“Pada 2018 ini kami mendapat anggaran dana desa Rp801 juta. Sebanyak Rp603 juta dialokasikan untuk program padat karya tunai. Sebesar Rp187 juta kami alokasikan untuk upah tenaga kerja. Kami juga gunakan dana desa untuk inovasi desa, yaitu posyandu disabilitas dan yang tidak punya BPJS mendapat biaya kesehatan gratis,” sambungnya.

Salah satu warga di Desa Gemaharjo, Hadi, merasakan betul manfaat dari program padat karya tunai ini. Sebagai petani, biasanya setelah musim tanam dirinya menganggur untuk menunggu musim panen. Di sela-sela itu, kini dirinya bisa mengikuti ikut program PKT.

“Sehari dapat Rp65.000, jadi tidak menganggur lagi. Awalnya jalan ini perkebunan. Dengan dibuat jalan ini, transportasi lancar, mengangkat hasil tani juga lancar. Kalau dulu bawa hasil tani harus di panggul dan jalan kaki, sekarang bisa menggunakan mobil pikap atau motor,” ujarnya.

Mayoritas warga Desa Gemaharjo yang bekerja sebagai petani sangat terbantu dengan akses pelebaran jalan. Tidak hanya membuka akses jalan tani, melainkan juga menyambung koneksi ke pasar desa. Selain hasil tani, masyarakat Desa Gemaharjo memiliki produk unggulan ternak sapi dan perajin batu bata merah.

 

Artikel ini diambil dari http://finansial.bisnis.com/read/20180626/10/809786/anggaran-akan-ditambah-kemendes-siapkan-500-desa-percontohan