Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan pemerintah fokus terhadap enam isu dalam APBN 2019.
Enam hal itu yakni peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, penguatan birokrasi yang efisien dan efektif, serta penanggulangan dan mitigasi bencana.
Pernyataan itu disampaikannya dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah serta dana desa tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Menkeu mengatakan pemerintah akan membelanjakan anggaran sebesar Rp2.461 triliun yang akan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.643,3 triliun dan untuk belanja pemerintah daerah senilai Rp855,45 triliun.
“Berkenaan dengan kenaikan belanja ini, kami akan prioritaskan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan merupakan arahan dan pelaksanaan dari Nawacita,” paparnya.
Untuk belanja bantuan sosial, Sri Mulyani menerangkan hal tersebut diperlukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang diklaim mencapai titik terendah dalam sejarah Indonesia. Pada 2019, alokasi dana Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan dua kali lipat yang digunakan untuk mengembalikan pengeluaran kelompok miskin.
Anggaran PKH naik menjadi Rp34,4 triliun pada 2019 dibandingkan dengan Rp19,3 triliun pada 2018 untuk 10 juta kelompok masyarakat miskin.
Untuk bencana, pemerintah akan memulai inisiatif mengembangkan kerangka pendanaan risiko bencana, baik dari APBN maupun skema transfer risiko bencana melalui asuransi pertanian, asuransi nelayan, dan asuransi barang milik negara. Skema asuransi terhadap barang milik negara akan dimulai tahun depan.
“Artinya, seluruh gedung milik pemerintah diasuransikan terhadap bencana alam,” tuturnya.
Pemerintah juga akan memulai pooling fund untuk menghadapi bencana alam di Indonesia. Pooling fund itu akan menjadi anggaran awal bagi pemerintah untuk mengembangkan pola asuransi bencana bagi seluruh daerah di Indonesia.
“Untuk 2019, sesuai arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, maka dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam juga ditingkatkan,” lanjut Menkeu.
Selain itu, kementerian dan lembaga diharapkan terus fokus menerapkan prinsip tata kelola dan akuntabilitas dalam membelanjakan anggaran. Sri Mulyani mengakui tingkat penyerapan anggaran untuk gaji, belanja barang, dan belanja modal di kementerian atau lembaga dalam 10 tahun terakhir tidak bisa terserap 100%.
“Jadi ini kinerja yang perlu untuk terus kita tingkatkan, meskipun dalam tahun-tahun terakhir terjadi perbaikan dalam angka penyerapan,” sambungnya.
Terkait proyek infrastruktur, sebanyak 10 proyek akan dibiayai menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada 2019. Proyek-proyek itu adalah 4 proyek Kementerian Perhubungan (Kemenhub), 4 proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta 2 proyek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Pemerintah menegaskan bakal terus mengembangkan pembiayaan infrastruktur, termasuk pendanaan kreatif (creative financing), yang tidak hanya berasal dari dana publik dan utang. Menurut Menkeu, skema KPBU telah dimulai dan akan semakin matang.
“Kami terus mengembangkan berbagai mobilisasi dana yang tidak hanya berasal dari publik, dari BUMN, tapi juga berasal dari swasta dan bahkan dari filantropis dalam bentuk blended finance,” ucapnya.
Untuk mendanai berbagai belanja itu, pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp2.165 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp1.786 triliun dan pendapatan negara bukan pajak senilai Rp378,3 triliun.
Sri Mulyani mengingatkan minyak dan gas berkontribusi sekitar 10% terhadap total pendapatan negara, maka ketidakpastian terhadap harga minyak dan dinamika nilai tukar pasti akan mempengaruhi estimasi penerimaan negara yang sudah disusun.
“Tax ratio tahun depan diperkirakan mencapai 12,2%. Ini yang tertinggi sejak 2016 dan sempat mengalami penurunan terendah hingga 10,8%,” ujarnya, sembari menyatakan bahwa penerimaan perpajakan akan tumbuh sebesar 15,4% pada 2019.
Artikel ini diambil dari http://finansial.bisnis.com/read/20181211/10/868429/ini-6-isu-yang-menjadi-fokus-pemerintah-dalam-apbn-2019
