Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan implementasi kebijakan pembentukan layer tarif cukai baru untuk menampung rokok ilegal tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Otoritas fiskal menegaskan bahwa aturan baru masih memerlukan proses konsultasi politik dengan parlemen.

Purbaya mengakui bahwa pihaknya ingin merampungkan aturan tersebut sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

“Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama,” ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Kendati demikian, kini dia menyatakan formula rincian layer anyar tersebut masih dalam tahap pematangan di internal Kementerian Keuangan.

Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara.

“Rincian layer baru cukai rokok belum, masih didiskusikan. Kita buat secepat mungkin lah,” ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengklaim bahwa pihaknya akan selalu siap apabila pemerintah ingin segera membahas terkait layer baru cukai rokok tersebut.

“Bisa [secepatnya]. Pemerintah mau minta rapat sama kita, jam berapa aja kita kasih,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Strategi ‘Carrot and Stick’

Adapun skema yang disiapkan pemerintah adalah dengan menciptakan golongan cukai baru yang memberi ruang bagi rokok-rokok ilegal buatan dalam negeri untuk beroperasi secara sah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran penerimaan negara dari peredaran rokok polos alias tanpa pita cukai.

Kendati membuka ruang legalisasi, Purbaya memastikan pengawasan ketat tetap berjalan. Jika setelah layer baru ini dibuka para produsen rokok ilegal tetap memilih beroperasi di jalur gelap maka pemerintah akan melakukan penindakan tegas.

“[Kalau] mereka masih main juga, kita kan tahu pusat-pusat industri di mana, saya akan tutup,” tegasnya.

Purbaya juga memberikan batasan tegas bahwa relaksasi ini hanya berlaku untuk rokok ilegal produksi lokal. Dia memastikan tidak ada kompromi untuk rokok ilegal asal luar negeri.

Artikel ini diambil dari: sini: https://ekonomi.bisnis.com/read/20260119/259/1945313/purbaya-ungkap-legalisasi-rokok-ilegal-butuh-restu-dpr.