Bisnis.com, JAKARTA — Bergulirnya pro kontra mengenai beban utang di Indonesia lazimnya akan menjadi perbincangan yang seru di kalangan seluruh lapisan masyarakat jelang tahun pemilu.
Analis dari The United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia Mohammad Ikhsan Modjo mengutarakan hal tersebut dengan raut kecewa pada masyarakat yang menjadikan isu ini seolah-olah mengancam keberlangsungan negara ini.
Pasalnya, utang Indonesia yang saat ini tercatat sebesar Rp4.034,8 triliun memang terhitung naik signifikan dari tahun lalu sebesar Rp3.515 triliun dan dari tahun sebelumnya pada 2015 sebesar Rp3.165 triliun. Namun, menurutnya, salah besar bagi masyarakat yang hanya melihat kenaikan dari sisi angka beban utang.
“Sekarang masih ramai ya orang mendebat soal utang, memang wajar jelang pemilu tetapi sebenarnya perspektif yang mengatakan utang karena Indonesia kekurangan uang itu yang harus diubah,” katanya di Hotel Borobudur, Selasa (3/4/2018).
Ikhsan menekankan, utang yang terjadi saat ini bukan karena Indonesia kekurangan uang melainkan Indonesia sedang memiliki banyak peluang investasi yang menarik minat banyak investor untuk masuk. Apalagi 81,2% dari porsi utang merupakan dalam bentuk surat utang pemerintah baik sukuk maupun obligasi, dan lainnya.
Menurutnya, pada masa depan peluang investasi di Indonesia untuk dimasuki investor akan lebih banyak lagi. Saat ini saja, dari satu sektor infrastruktur misalnya, pemerintah harus menyediakan dana hingga Rp5.000 triliun sampai 2019.
“Kami juga baru diminta kerja sama dengan Bappenas untuk menghitung besaran biaya yang dibutuhkan dalam menurunkan presentase kemiskinan di Indonesia menjadi 0%. Sehingga ke depan harus lebih banyak inovasi pendanaan yang akan diracik pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, dalam skema sukuk hijau, Ikhsan mengemukakan, sebenarnya pemerintah juga bisa melakukan untuk membiayai berbagai program tidak hanya pembangunan fisik tetapi seperti penelitian guru, imunisasi anak, dan lainnya.
Artikel ini diambil dari http://finansial.bisnis.com/read/20180403/10/779650/perspektif-tentang-utang-pemerintah-perlu-diubah
