Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengklaim penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Bruto sebesar Rp825,7 triliun pada 2019 sudah memperhitungkan Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah yang jatuh tempo pada tahun tersebut.
Pemerintah merencanakan penerbitan SBN bruto pada 2019 sebesar Rp825,7 triliun, lebih rendah dari target pada APBN 2018 yang senilai Rp856,49 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengungkapkan pemerintah sudah memasukkan seluruh perhitungan dalam penerbitan SBN pada 2019.
“Kita itu utang jatuh tempo sudah dimasukan semua perhitungan, roll over refinance sudah termasuk semua. Waktu itu sudah disampaikan, misalnya, gross issuance kita mencapai Rp800 triliun, salah satunya untuk pembayaran jatuh tempo,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Per Oktober 2018, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$360,5 miliar, tumbuh 5,3% secara year-on-year (yoy) atau meningkat tipis dibandingkan kenaikan pada bulan sebelumnya yang sekitar 4,2% yoy. Besaran tersebut terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$178,3 miliar serta utang swasta termasuk BUMN senilai US$182,2 miliar.
Sementara itu, pemerintah telah menyusun strategi pemenuhan pembiayaan utang APBN 2019 yang komprehensif dan bersifat hati-hati (prudent). Dalam APBN 2019, pembiayaan utang neto ditetapkan sebesar Rp359,25 triliun, menurun dibandingkan angka dalam APBN 2018 yang sekitar Rp399,18 triliun.
Pembiayaan tersebut direncanakan dipenuhi dari utang dalam denominasi valuta asing (valas) dan dalam denominasi rupiah, baik berupa SBN maupun pinjaman.
Kebutuhan pembiayaan untuk 2019 akan dipenuhi melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) dan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), masing-masing akan diadakan sebanyak 24 kali.
Mekanisme non lelang yang akan dilakukan melalui metode bookbuilding untuk penerbitan SBN ritel dan penerbitan SBN dengan metode Private Placement berada dalam kisaran 22%-24% dari SBN bruto.
Sementara itu, penerbitan SBN valas direncanakan berkisar 14%-17% dari SBN bruto serta dapat disesuaikan dengan potensi sumber pembiayaan lainnya dan kebutuhan pembiayaan. SBN valas akan diterbitkan sebagai komplementer untuk menghindari crowding out di pasar domestik serta menjaga keberadaan di pasar modal internasional.
Fleksibilitas pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan APBN yang tetap dijalankan pemerintah dalam rangka mengantisipasi kondisi pasar keuangan yang cenderung rentan. Komposisi SUN 70%-75% dari SBN Bruto dan SBSN 25%-30% dari SBN Bruto dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.
Artikel ini diambil dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20181223/10/872371/penerbitan-utang-baru-2019-pemerintah-sudah-perhitungkan-utang-jatuh-tempo
