KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kasus gagal bayar bunga medium term note (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) masih terus bergulir. Selain harus menghadapi para kreditur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengurus laporan keuangan SNP Finance yakni Deloitte Indonesia juga terancam terkena sanksi.
Langgeng Subur, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengatakan, pemeriksaan baru saja selesai. Ada beberapa temuan yang disoroti setelah proses investigasi tersebut.
Pertama, mengenai skeptisisme auditor serta pemahaman mengenai sistem pencatatan yang digunakan perusahaan, dalam hal ini SNP Finance.
Kedua, temuan mengenai pengujian kantor akuntan publik yang diduga tidak sampai ke dokumen dasar SNP Finance. “Kami sudah menyampaikan daftar temuan sementara ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Langgeng kepada KONTAN, Selasa (17/7).
Mengenai pengenaan sanksi, PPPK akan koordinasi dengan OJK dan akan meminta pandangan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) terlebih dulu sebelum menyampaikan sanksi apa yang akan diberikan ke Deloitte.
Menurut Langgeng, dasar hukum yang paling tinggi untuk memberi sanksi bagi KAP yang terbukti bersalah adalah Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Terkait izin usaha KAP, pada pasal 21 ayat 1 huruf b menyebutkan izin usaha KAP dapat dicabut jika KAP dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha KAP.
Kepala Departemen Pengawasan IKNB OJK II Bambang W. Budiawan mengatakan, OJK akan mengambil langkah penegakan hukum terhadap Deloitte Indonesia apabila PPPK telah menyimpulkan adanya pelanggaran dan telah mengenakan sanksi terhadap Deloitte Indonesia.
OJK dapat mengenakan sanksi terhadap Akuntan Publik dan KAP. Mulai pengenaan teguran tertulis, denda, pembekuan pendaftaran hingga pembatalan pendaftaran sebagai KAP. Harus ada sanksi keras terhadap kasus yang merugikan banyak pihak ini.
Artikel ini diambil dari http://keuangan.kontan.co.id/news/kementerian-keuangan-menggodok-sanksi-ke-deloitte-indonesia
